Sukoharjo-Aksi massa dalam rangka penolakan perjanjian Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa, di ramaikan oleh Aliansi Mahasiswa Solo Raya serta Masyarakat sipil Indonesia, tidak terkecuali DEMA IAIN Surakarta, selaku lembaga Eksekutif di IAIN Surakarta juga turut berpartisipasi dalam aksi tersebut.
Tidak seperti aksi 212 ataupun reuni 212 pada akhir tahun lalu, yang mampu mengumpulkan masa hingga ribuan orang, dalam aksi siang tadi di ikuti oleh massa yang berjumlah kurang lebih 60 orang.
“Masa yang ikut Aksi kali ini, ada yang dari kalangan mahasiswa, para aktivis LSM, serta masyarakat sipil lainnya, aksi pada kesempatan kali ini diikuti kurang lebih 60 orang”. Terang Koordinator Lapangan saat di wawancara.
Dalam aksi yang dijadwalkan pukul 09.00 WIB tersebut, baru dimulai pukul 10.15 WIB, dengan diawali long march dari depan Solo Square sampai pusat aksi di depan Hotel Alila Surakarta pada Selasa (22/02). Dari informasi yang didapat pula dalam aksi kali ini petugas keamanan yang dikerahkan 150 orang yang terdiri dari polisi dan tentara.
DEMA IAIN Surakarta sendiri mengerahkan mahasiswa sebanyak 6 orang untuk ikut berpartisipasi dalam aksi tersebut. Selain DEMA diikuti juga oleh aktivis Solidaritas perempuan Jogja, mereka ikut serta menyuarakan penolakan terhadap perjanjian IUE-CEPA.
“Dengan adanya perjanjian ini kami dari Solidaritas Perempuan Jogja menolak keras, untuk apa dapat modal banyak dari investor akan tetapi rakyat hanya bisa menjadi buruh, mejadi buruh di negeri sendiri”. Ucap Ningsih salah satu partisipan dari solidaritas Perempuan Jogja.
Aksi masa yang berlangsung sampai pukul 12.00 WIB ini, dilatar belakangi, penekanan dari Uni Eropa adalah soal kepentingan perluasan investasi asing langsung di Indonesia, khususnya dalam hal layanan publik. Selain substansinya yang mengancam hajat hidup orang banyak, proses perundingan ini cenderung berjalan tertutup dan diam-diam. Oleh Karena itu, dalam lembar pernyataan sikap yang disebar luaskan, Aliansi Mahasiswa Solo Raya-Masyarakat Sipil untuk kedaulatan ekonomi, memberi beberapa tuntutan kepada pemerintah untuk :
1. Perundingan IUE-CEPA harus transparan dan terbuka dengan memastikan adanya keterlibatan masyarakat. Bahwa teks perundingan harus bisa diakses dan dikritisi oleh masyarakat untuk memastikan adanya kepentingan masyarakat.
2. Pemerintah Indonesia harus memastikan kedaulatan Negara dan kepentingan rakyat serta perlindungan lingkungan hidup. Teks negosiasi akan menjadi alat untuk eksploitasi ekonomi dan sumber daya alam.
3. Pemerintah Indonesia harus tegas menolak kepentingan korporasi trans-nasional untuk mendapatkan keuntungan dari liberalisasi jasa/layanan public.
4. Menolak perlindungan terhadap investasi asing dalam bentuk mekanisme investor State Dispute Settlement (ISDS) yang memberikan kekuasaan bagi korporasi untuk menggugat Negara.
Selang setengah jam setelah aksi berjalan, kemudian ada beberapa perwakilan dari mahsiswa dan LSM untuk berunding di teras Hotel Alila, bersama perwakilan menteri serta pihak Uni Eropa. Mereka menyatakan beberapa aspirasi dan tuntutan yang di ajukan akan menjadi pertimbangan dalam perundingan tersebut.
“Kami akan mempertimbangkan aspirasi yang sudah disampaikan, apa yang anda sekalian perjuangkan itu juga akan kami sampaikan kepada pihak Uni Eropa, agar mereka mendengar langsung terkait isu-isu terkait ekonomi masyarakat, hal-hal terkait kesejahteraan, dan hak-hak perempuan. Aspirasi bapak dan ibu serta mahasiswa sekalian juga aspirasi kami”. Ucap Ernesto salah satu perwakilan menteri luar negeri yang fokus dalam perdagangan dan isu berkelanjutan.(NM)
